Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dikabarkan meningkatkan status kesiapsiagaan dan audit keamanan siber pada seluruh fasilitas Pusat Data Nasional (PDN) terpadu pada Jumat, 13 November 2026. Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan ancaman serangan siber global menjelang libur akhir tahun dan pergantian tahun 2026/2027.
Pengujian Pencadangan Data dan Otentikasi Perangkat Keras
Juru Bicara BSSN mengklaim audit ketahanan siber terpadu ini berfokus pada pengujian sistem pencadangan data mutlak (immutable cold backup). Pencadangan tersebut tersimpan di tiga zona redundansi multi-region yang terpisah secara geografis, yaitu Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sistem pencadangan terisolasi ini dikabarkan memakai enkripsi berlapis AES-256 dan protokol Zero Trust Architecture untuk menangkal infiltrasi ransomware.
Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopskamsinas) BSSN juga dikabarkan menyiagakan satuan tugas reaksi cepat Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah (Gov-CSIRT) guna memantau anomali lalu lintas data selama 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Untuk mencegah kebocoran kredensial akses istimewa, setiap permintaan akses administratif ke server data kementerian dan lembaga negara kini wajib melewati verifikasi otentikasi biometrik multifaktor berbasis perangkat keras (hardware security keys).
Selain itu, Direktur Strategi Keamanan Siber BSSN mengklaim arsitektur pengamanan PDN telah menerapkan sistem pencegahan kebocoran data (Data Loss Prevention/DLP) berbasis algoritma pembelajaran mesin. Sistem ini secara otomatis memindai dan mengenkripsi pertukaran data sensitif kependudukan, perpajakan, serta rekam medis elektronik masyarakat agar tidak keluar dari jaringan tertutup server pemerintah. Di tingkat regional, BSSN juga dikabarkan memperkuat pertukaran data intelijen ancaman siber (threat intelligence sharing) bersama pusat keamanan siber negara-negara ASEAN untuk mendeteksi varian malware sejak dini.
Kewajiban Pengelola SPBE dan Standar Kepatuhan
Dalam penguatan kesiapsiagaan ini, BSSN bersama instansi terkait dikabarkan menetapkan sejumlah kewajiban teknis dan administratif bagi pengelola sistem pemerintah:
- Pengelola aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) wajib melakukan uji penetrasi keamanan mandiri (penetration testing) secara berkala dan menambal celah kerentanan perangkat lunak pihak ketiga sebelum sistem dirilis ke publik.
- Tata kelola pembaruan keamanan (patch management) dipantau secara otomatis lewat dasbor kepatuhan siber nasional yang terintegrasi.
- Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mengklaim seluruh basis data kependudukan dan sistem perbendaharaan negara di jaringan PDN telah mengantongi sertifikasi ISO/IEC 27001 serta mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
- BSSN bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) memasukkan disiplin kata sandi kuat, verifikasi keamanan berkala pada komputer kerja, dan kewaspadaan terhadap email phishing sebagai materi wajib dalam evaluasi kinerja aparatur pemerintah digital.
Bagi para pengelola TI di kementerian dan lembaga negara, aturan ini menuntut pengetatan prosedur operasional kebersihan siber (cyber hygiene), penambalan celah sebelum peluncuran aplikasi publik, serta kesiapan perangkat keras otentikasi biometrik untuk setiap akses administratif ke server PDN.
Sumber: Harian.id. Gambar: Ilustrasi AI