Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini dikabarkan meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta seluruh penyelenggara sistem elektronik meningkatkan pemantauan ancaman secara real time. Permintaan yang disampaikan di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026 ini merespons temuan 1,6 juta aktivitas serangan siber yang mengincar sistem keamanan di Indonesia dalam kurun waktu satu hari.
Amelia menilai deteksi 1,6 juta aktivitas ancaman siber harian tersebut menjadi peringatan serius bagi Indonesia, terutama karena sektor perbankan dan keuangan menjadi sasaran utama. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan aktivitas ancaman yang terdeteksi dan diblokir, sehingga tidak berarti seluruh serangan berhasil membobol sistem sasaran.
Rincian Target Serangan Menurut Pemantauan FortiGuard Labs
Data yang menjadi rujukan berasal dari pemantauan FortiGuard Labs pada Senin pagi, 9 November 2026. Laporan pemantauan tersebut mencatat 1,6 juta serangan siber menyasar sistem keamanan di Indonesia dalam rentang waktu 24 jam.
Distribusi sasaran aktivitas serangan siber tersebut terbagi ke dalam beberapa sektor utama:
- Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran terbanyak dengan sekitar 761.000 aktivitas.
- Sektor teknologi menempati urutan kedua dengan 386.000 aktivitas.
- Sektor pemerintahan mencatat 121.000 aktivitas serangan.
Menanggapi tren peningkatan jutaan serangan siber dalam beberapa waktu terakhir, BSSN juga telah memaparkan langkah mitigasi yang diambil untuk menyiapkan kesiapsiagaan di Indonesia.
Desakan Audit Berkala dan Pembahasan RUU Keamanan Siber
Sebagai langkah penguatan ketahanan siber nasional, Amelia meminta pemerintah menjalankan audit keamanan secara berkala dan segera menutup celah kerentanan pada sistem yang berjalan. Pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik juga diminta menyiapkan mekanisme respons cepat serta prosedur pemulihan layanan apabila insiden keamanan benar-benar terjadi.
“Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kebocoran data atau gangguan pelayanan publik,” kata Amelia.
Di luar aspek teknis, ia mendorong penguatan koordinasi dan pertukaran informasi ancaman antarlembaga, peningkatan literasi keamanan digital masyarakat, serta kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola. Menurut Amelia, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi momentum untuk memperkuat kerangka hukum nasional dan memperjelas pembagian kewenangan antarlembaga. Regulasi ini diharapkan dapat memastikan perlindungan terhadap infrastruktur informasi vital dan data masyarakat agar layanan penting tetap berjalan dan cepat pulih saat mengalami gangguan.
Sumber: ANTARA News, ANTARA News Banten. Gambar: Ilustrasi AI