Komisi I DPR dikabarkan akan memanggil Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna meminta penjelasan mengenai kesiapan menghadapi lonjakan gelombang serangan siber ke Indonesia. Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menyatakan pemanggilan tersebut bertujuan memaparkan perkembangan ancaman siber nasional dan kesiapan perlindungan infrastruktur vital seperti perbankan, kelistrikan, serta layanan publik.
Selain kesiapan teknis, Komisi I meminta BSSN melaporkan koordinasi lintas lembaga bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah ini diambil menyusul informasi yang menyebut Indonesia masuk daftar wilayah prioritas operasi peretasan yang diduga dilakukan peretas asal Korea Utara, bersama Amerika Serikat, Jepang, Thailand, dan Korea Selatan.
“Masyarakat mulai resah. Nasabah tentu bertanya-tanya apakah uang dan data mereka aman,” kata Soleh dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 November 2026.
Lonjakan Serangan ke Sektor Perbankan dan Respons Regulator
Data dasbor FortiGuard Labs per Senin, 9 November 2026 pukul 20.00 WIB mencatat percobaan serangan siber terhadap Indonesia mencapai 2,2 juta kali dalam kurun 24 jam terakhir. Sektor keuangan dan perbankan menjadi sasaran terbanyak dengan 1,2 juta percobaan serangan pada periode yang sama. Angka ini meningkat dibandingkan pantauan pada Sabtu, 7 November 2026 yang mencatat sekitar 350.600 percobaan serangan dalam 24 jam. Catatan tersebut menunjukkan jumlah percobaan serangan yang terdeteksi, bukan jumlah serangan yang berhasil menembus sistem.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman sebelumnya juga telah menggelar rapat bersama BSSN dan institusi perbankan pada Senin, 9 November 2026 untuk mengevaluasi dampak peretasan di sektor keuangan. Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan telah mengirim surat kepada direksi perbankan untuk melakukan langkah preventif. Pengawas IT Perbankan OJK juga berkoordinasi dengan personel IT seluruh bank guna meningkatkan kewaspadaan.
Pengaktifan Tim Tanggap Insiden dan Pembahasan RUU KKS
OJK bersama BI dikabarkan telah mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk mengantisipasi insiden di sektor perbankan nasional. Dian menyebut kondisi perbankan sejauh ini masih aman karena OJK meminta bank siaga 24 jam penuh guna memantau setiap anomali transaksi.
Di jalur legislasi, Komisi I DPR berencana mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang kini berada di tahap pembahasan tingkat I. RUU KKS disiapkan untuk mengatur pembagian kewenangan antarlembaga, standar keamanan wajib bagi penyelenggara sistem elektronik, serta mekanisme penanganan insiden siber. Bagi nasabah perbankan di Indonesia, langkah pengawasan 24 jam dari OJK dapat berdampak pada penghentian sementara transaksi yang terdeteksi memiliki anomali hingga proses klarifikasi selesai dilakukan oleh pihak bank.
Sumber: Katadata, CNBC Indonesia. Gambar: Ilustrasi AI