Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memaparkan arah kebijakan transformasi digital nasional saat menerima penghargaan Anugerah Penggerak Transformasi Digital dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 di Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Penghargaan ini diberikan atas langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam membangun ruang digital yang sehat dan aman.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya menjelaskan bahwa agenda transformasi digital pemerintah mengacu pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kemkomdigi membagi arah kebijakan tersebut ke dalam tiga pilar utama yang disebut T3, yaitu Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.
Jangkauan 4G dan Proyeksi Ekonomi Digital 2026
Pilar pertama, Terhubung, berfokus pada pembangunan infrastruktur digital dan perluasan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Meutya menyebutkan bahwa hingga tahun kedua pemerintahan berjalan, jaringan konektivitas 4G telah menjangkau 98,5 persen populasi atau sekitar 276 juta penduduk Indonesia.
Pilar kedua, Tumbuh, menargetkan dampak ekonomi nyata dari infrastruktur yang telah terbangun. Pemerintah memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia menembus Rp2.100 triliun pada tahun 2026. Angka proyeksi tersebut setara dengan sekitar 40 persen dari total nilai ekonomi digital di kawasan ASEAN. Meutya menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus berkontribusi langsung dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Perlindungan Ruang Digital dan Keterlibatan Platform Global
Pilar ketiga, Terjaga, menempatkan perlindungan masyarakat dari risiko kejahatan dan konten negatif di internet sebagai prioritas yang berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Kemkomdigi memfokuskan pengawasan pada empat ancaman utama di ruang siber:
- Aktivitas judi online.
- Paparan konten pornografi, khususnya terhadap anak-anak.
- Penyebaran berita bohong atau hoaks.
- Penyebaran misinformasi yang berpotensi memecah persatuan.
Meutya menilai pembangunan infrastruktur maupun capaian ekonomi tidak akan optimal apabila pengguna internet di dalam negeri tidak terlindungi dari dampak buruk digitalisasi. Ia menyatakan bahwa Kemkomdigi tidak dapat menangani masalah keamanan ruang digital ini sendirian mengingat perubahan teknologi berlangsung cepat dan mencakup banyak sektor.
Oleh karena itu, pemerintah membuka pintu investasi dan kerja sama internasional, namun tetap menuntut keterlibatan seluruh ekosistem termasuk perusahaan platform digital global untuk menjaga kedaulatan digital dan keamanan masyarakat Indonesia dari dampak negatif internet.
Sumber: Kemkomdigi, InfoPublik. Gambar: Ilustrasi AI