Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memaparkan strategi transformasi digital nasional dalam forum International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference 2026 di Doha, Qatar. Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail menyampaikan pernyataan tersebut pada sesi High Level Policy Statement, Rabu (11/11/2026) waktu setempat.
Dalam forum tersebut, pemerintah Indonesia merinci pembangunan infrastruktur konektivitas serta penerapan sejumlah aturan tata kelola ruang digital yang berdampak langsung pada pengguna layanan telekomunikasi dan internet di dalam negeri.
Perluasan Infrastruktur lewat SATRIA-1 dan Lelang Frekuensi 5G
Ismail menjelaskan bahwa langkah pertama pemerintah berfokus pada penyediaan infrastruktur konektivitas digital. Pemerintah mengandalkan peluncuran satelit SATRIA-1 untuk memperluas jangkauan internet ke wilayah terpencil dan daerah yang belum terlayani, sekaligus mendorong dampak sosial dan ekonomi.
Selain satelit, pemerintah mempercepat penggelaran jaringan 5G guna meningkatkan kualitas koneksi seluler. Kemkomdigi telah melaksanakan lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada Agustus 2026. Penambahan alokasi spektrum ini ditujukan untuk memperluas akses layanan digital sekaligus menjaga ketahanan dan keandalan infrastruktur konektivitas nasional.
Aturan Registrasi SIM Biometrik, PP TUNAS, dan Peta Jalan AI
Di sisi tata kelola ekosistem digital, Kemkomdigi menyoroti penguatan regulasi di berbagai sektor. Pemerintah saat ini menyusun peta jalan kecerdasan artifisial (AI) nasional secara lintas sektor. Selain itu, terdapat dua regulasi utama yang telah diimplementasikan bagi pengguna layanan digital dan seluler di Indonesia:
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang dirancang untuk memperkuat pelindungan bagi anak di bawah usia 16 tahun di ranah digital.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang mewajibkan verifikasi biometrik demi menjaga keamanan identitas pelanggan operator seluler.
“Registrasi kartu SIM berbasis biometrik menggunakan pengenalan wajah bertujuan untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan,” kata Ismail.
Kebijakan pengenalan wajah pada registrasi kartu SIM tersebut diterapkan untuk menekan praktik penyalahgunaan nomor ponsel yang kerap merugikan masyarakat.
Pencalonan Indonesia di Dewan ITU 2027-2030
Ismail menyatakan bahwa tantangan transformasi digital menuntut kerja sama lintas batas negara. Ia menilai ITU berperan penting sebagai wadah bagi negara anggota untuk bertukar keahlian, membangun konsensus, dan memperkuat kapasitas teknis, khususnya bagi negara berkembang.
Dalam kesempatan yang sama, Indonesia resmi mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan ITU untuk periode 2027-2030 dan meminta dukungan dari negara-negara anggota lainnya. Bagi pengguna di Indonesia, rangkaian kebijakan yang dipaparkan di Doha ini berarti penerapan wajib verifikasi pengenalan wajah saat mendaftarkan kartu SIM baru serta perluasan cakupan jaringan 5G hasil lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.
Sumber: ANTARA News, NadiKabar. Gambar: Ilustrasi AI